BOS Dapat Dijadikan Pembelajaran Antikorupsi


Jakarta — Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh berharap penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dapat dijadikan proses pembelajaran dalam membangun kultur anti-korupsi dan meningkatkan kejujuran baik kepada peserta didik maupun satuan pendidikan.

Harapan tersebut disampaikan Mendiknas Mohammad Nuh, Senin (27/12) sore dalam acara sosialisasi penyaluran dana BOS tahun 2011 di Jakarta. “Mulai tahun 2011 dana BOS mengalami perubahan dalam hal mekanisme penyaluran. Dari sebelumnya ke propinsi langsung ke sekolah, mulai 2011 berubah menjadi mekanisme transfer ke daerah (kabupaten/kota) dalam bentuk dana penyesuaian untuk BOS. “Oleh karena itu, mulai 2011, dana BOS akan tercantum dalam APBD Kabupaten/Kota dengan total dana yang dialokasikan sebesar Rp 16,266 trillun dengan perincian Rp 10,825 trillun untuk jenjang sekolah dasar dan Rp 5,441 trillun untuk jenjang sekolah menengah,” katanya.

Adapun besaran dananya masing-masing Rp 400.000 per siswa per tahun untuk jenjang sekolah dasar di kota dan sebesar Rp 397.000 per siswa per tahun untuk di kabupaten. Sedang untuk jenjang sekolah menengah pertama sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun di kota dan Rp 570.000 per siswa per tahun di kabupaten.

Karena diharapkan bisa dijadikan proses pembelajaran anti-korupsi dan meningkatkan kejujuran baik kepada peserta didik maupun satuan pendidikan, maka program BOS harus dijalankan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan good government.

“Atas prinsip inilah maka para manajer BOS baik di tingkat pusat maupun kabupaten/kota harus transparan, mulai proses validitas jumlah siswa, sampai pada perencanaan program di tingkat sekolah hingga proses pelaporan secara berkala per tiga bulanan,” katanya.

Karena itulah tiga prinsip dalam pengelolaan BOS harus terus disosialisasikan, ketiganya menyangkut ketepatan waktu penerimaan, ketepatan jumlah yang diterima oleh sekolah, dan ketepatan penggunaan. “Terhadap ketepatan penggunaan, sekolah harus transparan mulai dari perencanaan yang harus melibatkan komite sekolah sebagai representasi orang tua wali murid dan tokoh masyarakat, hingga laporan penggunaan sesuai perencanaan,” katanya.

Mendikanas berharap, ke depan tidak boleh ada lagi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana BOS, karena pemerintah telah menyusun sedemikain rupa petunjuk teknis BOS untuk bisa dioperasionalkan. “Selain itu di tingkat sekolah harus dibiasakan untuk menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan dengan kaidah-kiadah yang lazim,” katanya. (kem)

1996 – 2010 kemdiknas.go.id
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270

About admin

education socciety
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.