Pengumuman

Tes

download

Kurikulum 2013 & Sertifikasi Guru akan dievaluasi

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan siap mengevaluasi kebijakan besar bidang pendidikan. Kebijakan tersebut antara lain, implementasi Kurikulum 2013 dan sertifikasi guru. Anies mengajak jajarannya untuk memperbaiki kekurangan di bidang itu.

“Kebijakan evaluasinya seperti apa, belum dapat saya katakan sekarang. Namun memang sudah ada masukan dari tim transisi yang harus dikoordinasikan dulu dengan jajaran Kemendikbud, yang jelas ini harus segera dilakukan,” kata Anies yang SekolahDasar.Net kutip Republika (30/10/2014).

Kurikulum 2013 yang mulai diterapkan serentak di seluruh sekolah mulai tahun pelajaran 2014/2015 ini menuai pro kontra. Pemerintah sebelumnya yang kementerian dipimpin Mohammad Nuh saat itu, dianggap belum siap. Selain Kurikulum 2013, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) juga akan dievaluasi.

Pola sertifikasi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik dan pemberian tunjangan profesi belum mampu meningkatkan mutu pendidikan. Pemberian tunjangan profesi guru yang menyedot anggaran besar belum diimbangi dengan peningkatan mutu guru.

Anies juga akan meratakan akses dalam dunia pendidikan. Sampai saat ini masih banyak anak yang belum mendapatkan akses pendidikan bermutu di seluruh Indonesia. Padahal setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Presiden Jokowi menegaskan pentingnya meningkatkan kemakmuran yang berkeadilan. Jika diartikan ke dalam pendidikan, menurut Anies itu adalah akses pendidikan yang berkeadilan dan merata. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan.

SekolahDasar.Net | 30/10/14 | #Berita #Kurikulum 2013 #sertifikasi

Sumber: http://www.sekolahdasar.net/2014/10/kurikulum-2013-sertifikasi-guru-akan-dievaluasi.html#ixzz3HguTcoc0

GURU SINGKAWANG TERUS MENGEMBANGKAN DIRI

Guna mengimplementasikan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 16 tahun 2009, Dinas Pendidikan Kota Singkawang menyelenggarakan Diklat Pengembangan Sistem perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Menurut Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Hakimi, Tujuan Diklat ini adalah agar Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Singkawang dapat melaksanakan penilaian kinerja guru di lingkungan sekolah masing-masing. Hal ini menuntut setiap guru khususnya di Kota Singkawang dapat mengembangkan kualitas diri dan keprofesiannya.

“Ada 2 Fungsi Utama yang diharapkan dari Diklat Pengembangan Keprofesian,” jelas Hakimi

Pertama, kata Hakimi, untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran pembimbingan atau pelaksana tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.

“Kedua, untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajarna, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah yang dilakukan pada tahun tersebut” lanjutnya.

Kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari (18-20/9) diikuti oleh seluruh Kepala Sekolah yang ada di Kota Singkawang di Aula Dinas Pendidikan Kota Singkawang dan mendapatkan materi diantaranya 1. Penilaian kinerja guru kelas/ guru mata pelajaran oleh Zainal, M.Pd.; 2. Penilaian PK Guru yang menjadi kepala sekolah atau tugas tambahan oleh Dra. Betty Putranti; 3. Program induksi bagi guru pemula oleh Drs. Muzaharudin Akip.

Hakimi berharap Petunjuk Teknis yang diberikan ini dapat segera diterapkan per 1 Januari 2015 ini. (P_EVLAP)

BIMTEK MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH

Perkembangan dunia pendidikan saat ini semakin pesat dan menuntut insan pendidikan semakin mengembangkan diri dan berkompetisi dalam memajukan kualitas pendidikan itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, setelah sukses menggelar Bimbingan Teknis Entri Pendataan Pendidikan Tahun 2014/2015 bagi operator sekolah se-Kota Singkawang, Dinas Pendidikan Kota Singkawang kembali menggelar Bimbingan Teknis bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi, Senin (15/9) di Aula Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Jalan Alianyang.

Dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Netty Norwaty, Bimtek yang diikuti Seluruh Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA / Sederajat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan kepala sekolah tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah.

Menurut Netty, seorang kepala sekolah diharapkan memiliki kompetensi di bidang Kepribadian, Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi dan Sosial agar dapat mengelola sekolah yang dipimpinnya dengan baik dan terus meningkatkan kualitas yang ada.

“Kompetensi Pendidik akan berbanding lurus dengan Kualitas Pendidikan” Kata Netty.

Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Hakimi mengatakan Kegiatan Bimtek ini akan berlangsung selama tiga hari dan diisi dengan berbagai materi seputar manajerial seperti Publikasi Karya ilmiah dan Manajemen Data Pokok Pendidikan.

2014/2015 DAPODIKMEN WAJIB UNTUK JENJANG SMA/SMK

 

 

 

 

 

 

 

 

Dapodikdas Kota Singkawang

Singkawang, 18 Mei 2014

Dapodikdas, Data merupakan pusat informasi yg sangat penting dan menentukan suatu arah kebijakan yang akan di jalankan, Data Pokok Pendidikan Sekolah Dasar (DAPODIKDAS) yang sudah dilaksanakan 2 periode ini yang dimulai tahun 2012 sampai dengan 2014 ini memang benar benar terasa dampak yang positif, hal ini sangat di rasakan oleh seluruh sekolah yang telah melaksanakan entry data pada Aplikasi Dapodikdas, dimana semua data yg berkaitan dengan dunia pendidikan dapat terhimpun hampir seluruhnya valid berdasarkan keadaan data yg sebenarya di sekolah.

Dapodikdas sangat di tuntut ketelitian dalam entry data, karena kesahan entry akan mempengaruhi arah kebijakan, sebagai contoh di dalam Dapodikdas sudah tersistem proses penetapan tunjangan sertifikasi guru, dimana apabila di dalam kenyataan di lapangan Seorang Guru tidak memenuhi persyaratan yang ada di dalam sistem Aplikasi Dapodikdas yg sudah tersistem dengan UU Guru dan Dosen Serta Peraturan Pemerintah tentang Guru maka SK tunjangan Profesi Guru tidak Dapat diterbitkan,  dan juga tentang penyaluran dana bos yang nanti nya akan bersumber pada data yg telah terjaring melalui dapodikdas, sehingga di harapkan kedepanya penyaluran dana BOS SD dan SMP tepat sasaran, Selain itu juga dapaodikdas dapat dijadikan sebagai alat untuk pemetaan dan pendataan Guru serta peserta Didik secara periodik dan berkala, dan pemuktahiran data (update) dengan keadaan realtime secara berbasis internet (online).

Peran Operator Dapodik di setiap sekolah, sangat menentukan keberhasilan dan Validitas data Sekolah, Ketelitian dan pemahaman tentang Aturan di dalamnya harus benar benar difahami untuk menghindari kesalahan-kesalah data yg akan di entri, Pada Akhirnya Dinas Pendidikan Kota Singkawang selalu memberikan pelayanan Khusus kepada Operator Sekolah terkait dengan pendataan Dapodikdas ini, sehingga sampai hari ini data yg sudah terkirim ke server pusat sudah mencapai kurang lebih 98% dari jumlah sekolah yg ada pada jenjang SD dan SMP di bawah Binaan Kemdikbud. 

Peringati Hardiknas, Disdik Kota Singkawang Gelar Berbagai Event

 

 

Memperingati Hardiknas, Disdik Kota Singkawang Gelar Berbagai Event

Singkawang, Info Publik – Ketua panitia Hari Pendidikan Kota Singkawang, Asmadi, mengatakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Singkawang akan menggelar Festival Band Antar pelajar untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional.
“Tepat tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan. Jadi kita menggelar festival band pelajar,” kata Asmadi, Jumat (2/5) usai Upacara Memepringati Hardiknas di Halaman Kantor Walikota Singkawang.
Untuk penyisishan kata Asmadi akan digelar di Aula Dinas Pendidikan. Untuk masing-masing perwakilan grup band berjumlah 6 sampai 7 orang yang bakal menyanyikan lagu bebas. “Pendaftarannya dilakukan masing-masing sekolah ke Dinas Pendidikan,” ujar dia.
Tidak hanya festival band, Disdik juga mengelar festival nyanyi solo. Pesertanya, kata Asmadi dari guru. Uniknya, di saat guru menyanyi maka siswa yang akan menjadi penari latar.

“Dengan begitu, ada kedekatan antara guru dan siswa,” ujarnya.
Agenda lain yang akan digelar, lanjut dia, yakni lomba cipta dan baca puisi, jalan santai bersama keluarga besar pendidikan, dan malam ramah tamah.
“Surat edaran sudah kita kirimkan ke sekolah-sekolah. Intinya mengajak sekolah ikut berpartisipasi menyukseskan kegiatan Hari Pendidikan Nasional,” ujar dia.
Di tempat yang sama, Kadis Pendidikan Kota Singkawang, Drs. H. Nadjib, MSI menyebutkan kalau perlombaan itu sengaja digelar dengan harapan agar kreatifitas pelajar dapat di salurkannya, sehingga tidak berbuat hal-hal yang tidak baik.
“Dari berbagai acara yang telah dikemas itu, tujuannya untuk mengangkat semangat pendidikan dan mempererat siraturahim,” harapnya

link singkawangkota.go.id

Mendikbud: Apapun Alasannya, Anak Harus Tetap Sekolah

Sat, 05/17/2014 – 12:37
Jakarta, Kemdikbud — Anggi Ahmad Fauzi, siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dukupuntang, Cirebon, menyampaikan aspirasinya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Memdikbud) Mohammad Nuh, tentang pungutan biaya Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah. Kedatangannya diterima Mendikbud di kantornya, pada Jumat sore (16/05/2014).

Anggi menceritakan, pada semester pertama LKS tidak dipungut biaya, tetapi pada semester kedua dipungut biaya. Sekolah meminta siswa membeli buku LKS di tempat fotokopi.

“Saya lihat di internet bahwa buku itu sudah gratis. Kebetulan kantor dinas pendidikan kabupaten tidak jauh dari rumah. Saya datang kesitu menanyakan kalau buku LKS gratis atau tidak, dan menurut dinas pendidikan bahwa LKS gratis,” ungkap Anggi yang tinggal bersama ibunya di Cirebon, sedangkan ayahnya bekerja sebagai penjual ketoprak di Jakarta. Setelah melapor ke dinas pendidikan, kata Anggi, ia dimarahi oleh wakil kepala sekolah.

Mendikbud pun memberikan nasehat kepada Anggi untuk tetap bersekolah. “Saya akan sampaikan ke kepala dinas pendidikan provinsi ataupun kabupaten, agar adik Anggi dapat terus bersekolah. Apapun alasannya anak harus bisa bersekolah,” ungkap Mendikbud saat bertemu Anggi.

Mendikbud menjelaskan, dalam Kurikulum 2013 tidak ada lagi LKS, karena dalam buku kurikulum 2013 semua materi sudah ada. “Kalau buku seperti LKS masih harus membeli, itu memberatkan orang tua, oleh karena itu di kurikulum baru yang akan diterapkan secara keseluruhan di tahun ajaran 2014/2015, buku sudah dibebaskan dari biaya. Saat ini juga sudah ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah, terdapat juga Bantuan Siswa Miskin (BSM) diperuntukkan bagi keluarga tidak mampu. Sehingga biaya sekolah tambah ringan dan tidak memberatkan orang tua. Intinya anak jangan sampai tidak sekolah,” tegas Mendikbud. (Seno Hartono)

Ditjen Dikmen Luncurkan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen)

Jakarta, Ditjen Pendidikan Menengah — Pada tanggal 2 Mei 2014 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS), Direktur Jenderal Pendidikan Menengah (Dirjen Dikmen) Kemdikbud, Prof. Achmad Jazidie meluncurkan secara resmi Aplikasi Data Pokok Pendidikan Menengah (DAPODIKMEN) sebagai satu-satunya instrumen pendataan pendidikan menengah yang berlaku di lingkungan Ditjen Dikmen. Acara peluncuran ditandai dengan penekanan tombol sirine dan pemutaran video aplikasi Dapodikmen di Ruang Sidang, Gedung D, Lantai 11, Senayan Jakarta. Aplikasi Dapodikmen adalah satu aplikasi pendataan yang terintegrasi untuk menjaring data individual sekolah menengah (SMA, SMK dan SMLB), yang dapat diakses dengan alamat web http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id.

Turut hadir dalam acara peluncuran aplikasi tersebut Staf Ahli Menteri Bidang Organisasi dan Manajemen, Prof. Alkaf, para Direktur di lingkungan Ditjen Dikmen, Kepala Pusat Informasi dan Humas, Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan, dan Para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Ditjen Dikmen serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam acara peluncuran aplikasi ini, Dirjen Dikmen menyampaikan, bahwa Aplikasi Dapodikmen merupakan aplikasi pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut dari aplikasi sebelumnya.

Dirjen Dikmen menegaskan, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mendikbud No. 0293/MPK.A/PR/2014, tidak ada lagi penjaringan data di luar sistem pendataan Dapodik. “Ini sudah menjadi kebijakan menteri”. Di samping itu, ditekankan pula pentingnya data untuk sebuah perencanaan dan perencanaan itu sendiri merupakan langkah awal untuk pengembangan berbagai hal, termasuk di bidang pendidikan.

Sementara Sekretaris Ditjen Dikmen, dalam laporannya menyampaikan bahwa Dapodikmen dibutuhkan juga untuk mendukung suksesnya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dan implementasi Kurikulum 2013. Ditjen Dikmen sudah menyiapkan perangkat lunak (software) Dapodikmen dan buku manual penggunaan aplikasi untuk dibagikan ke sekolah-sekolah sehingga memudahkan operator sekolah dalam menggunakan aplikasi Dapodikmen.(Siswanto) Publisher :Nurjolis/Primadi

Satu Juta Guru PNS Sudah Miliki SK Tunjangan Profesi

Jakarta, Kemdikbud — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menerbitkan sebanyak 1.064.105 SK pencairan tunjangan profesi guru (TPG), terhitung 24 April 2014. Jumlah tersebut sebanding dengan 85,30 persen dari total pemilik sertifikat yaitu 1.247.537 guru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, dengan terbitnya SK pencairan tersebut, ditambah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kabupaten/kota sudah dapat menyalurkan TPG kepada para guru.

“Itulah payung dari kabupaten/kota unutk mencairkan TPG, karena anggarannya sudah ngendon di kabupaten kota,” demikian disampaikan Mendikbud pada jumpa pers usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), di Kantor Kemdikbud, Jumat (02/05/2014).

SK yang telah dikeluarkan oleh Kemdikbud untuk penyaluran TPG PNSD ini terdiri dari SK untuk guru jenjang PAUD (TK), pendidikan dasar (SD, SMP, SLB), dan pendidikan menengah (SMA dan SMK). Untuk pemilik sertifikat yang lain (14,70 persen) lainnya, sebagian sedang menunggu proses verifikasi dan sebagian lainnya tidak layak mendapatkan SK.

”Persyaratan untuk tunjangan profesi bisa disalurkan, pertama kalau dia sudah ditetapkan berhak mendapatkan TPG dalam bentuk SK,” katanya.

Layak atau tidaknya seseorang mendapatkan SK TPG, kata Mendikbud, dilihat dari kelengkapan persyaratannya. Adapun beberapa alasan yang menyebabkan seseorang tidak memperoleh SK adalah, karena telah pensiun atau meninggal dunia, tidak memenuhi kewajiban 24 jam mengajar, beralih ke jabatan struktural, guru tidak tetap, atau rasio guru dan siswa di sekolah normal kurang dari 1:20. (Aline Rogeleonick), Sumber berita http://www.kemdikbud.go.id, Publisher: Nurjolis/Primadi